Wow…… Guru Honor di SDN Digaji Rp300 Ribu, Tapi Kuitansi Tertulis Rp9 Juta

 

DERAKPOST.COM – Guru honor di SD Negeri Malaka Jaya 10, Jakarta Timur, DKI Jakarta, hanya menerima gaji Rp300.000 per bulan. Namun anehnya, pada kuitansi yang ditekennya tertulis lebih Rp9 juta.

Dikutip dari Kompas.com, fakta memilukan tentang nasib guru honor tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak.

“Guru agama Kristen di SD Malaka Jaya 10 Jaktim menandatangani honor Rp9 jutaan setiap bulan, tetapi dikasihnya hanya Rp300.000 per bulan,” ungkap Johnny saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/11/2023).

Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com dari anggota DPRD DKI, guru SDN itu menandatangani kuitansi dengan honor tertulis Rp9.283.708.

Johnny menyayangkan gaji yang diterima guru SDN itu tak sesuai nominal yang tertulis di kuitansi, bahkan jauh di bawah upah minimum provinsi (UMP).

“Masa guru yang punya posisi penting dan strategis, honor mereka hanya Rp300.000. Kalau misal dapat Rp2 juta atau Rp3 juta itu, karena kebaikan dari kepala sekolah,” kata Johnny.

Masalah gaji guru honorer yang tak layak itu diketahui setelah Komisi E DPRD DKI menerima laporan dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (Forgupaki).

Johnny pun menyesalkan sikap Pemprov DKI yang seolah tak menghargai jasa guru.

“Bagaimana mau bicara peningkatan sumber daya manusia, sementara guru-guru yang bisa mencetak SDM bagus itu pola penggajian seperti itu,” kata Johnny.

Johnny meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengevaluasi upah guru honorer.

“Perlu ada standardisasi dari Disdik DKI Jakarta terkait upah bagi guru-guru honorer di setiap sekolah. Jangan sampai beda-beda tiap sekolah,” ucap Johnny.

Dia juga mendesak Pemprov DKI mendata ulang serta menyosialisasikan cara dan syarat untuk mempermudah guru honorer masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik). Sebab, selama ini DPRD DKI masih menerima keluhan soal sulitnya mendaftar ke sistem dapodik.

“Kenapa masih ada guru honorer yang sudah mengabdi selama 20 tahun, tapi datanya tidak terdaftar di dapodik? Ini menjadi domain Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Itu harus diselesaikan segera,” kata Johnny.

Dikonfirmasi secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, pihaknya saat ini tengah menangani permasalahan itu. **Rul