Wow….. Ketum DPP Demokrat AHY Kritik Pemerintah Soal Utang Indonesia yang Membengkak

DERAKPOST.COM – Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa utang negara Indonesia ini, sejak pemerintahan Presiden Jokowi sudah membengkak sebesar Rp7.163 triliun. Maka ia mendorong untuk mencegah penggunaan utang yang terlalu besar.

“Kita harus mencegah penggunaan dana utang yang terlalu besar. Utang Indonesia 8 tahun terakhir ini meningkat tajam, jauh di atas keamanan fiskal kita. Utang Indonesia saat ini, sebesar Rp 7.163 triliun, atau meningkat Rp 4.500 triliun,” ujar Ketua Umum Partai demokrat AHY saat pidato kebangsaan di Rapimnas Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (16/9/2022).

Dikutip dari Liputan6.com. Menurut putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, utang yang terlalu besar bakal membebani pemerintahan selanjutnya. Kondisi perekonomian nasional akan berbahaya.

“Ini merupakan risiko tersendiri, bagi perekonomian kita. Sebab, di samping embebani pemerintah-pemerintah mendatang, juga berbahaya, jika perekonomian global dan nasional, terguncang dalam krisis,” kata AHY.

Dia mengingatkan, utang yang sangat besar bisa mengakibatkan debt crisis atau atau krisis utang. Menurutnya, tidak sedikit negara lain sudah mengalami hal tersebut.

“Pada gilirannya, bisa menjadi pemicu krisis ekonomi secara nasional. Banyak contohnya di dunia,” ungkapnya.

Selain itu, mantan prajurit TNI ini meminta kepada pemerintahan Jokowi, untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini karena saat ini minyak dunia sudah turun.

“Jika harga minyak mentah dunia menurun, turunkan kembali harga BBM kita. Jangan sebaliknya, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM justru dinaikkan,” tegasnya.

Selain menurunkan harga BBM, AHY menyarankan pemeintah melakukan relokasi anggaran hingga penundaan mega proyek seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk mencegah kenaikan BBM.

“Sesungguhnya, ada banyak cara, untuk menyelamatkan fiskal, selain menaikkan harga BBM. Misalnya, dengan melakukan realokasi anggaran, penentuan prioritas, termasuk, penundaan sejumlah proyek nasional, yang tidak sangat mendesak,” tuturnya. **Rul